Selasa (07/5) Kabupaten Rembang melalui Dinas Kesehatan mengadakan pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting. Bertempat di Aula Bappeda kegiatan ini di pimpin langsung oleh Wakil Bupati Kab.Rembang sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kab. Rembang dan di hadiri oleh TPPS diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Dinpermades, Kepala Dinsos, Kepala Dintanpan, Kepala Dinlutkan, Kepala Dinkominfo, BPPKAD, Kesra Setda, TA Stunting Kab. Rembang dan Kepala Puskesmas se-Kab Rembang.
Prevalensi Stunting di Jawa Tengah berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 masih berkisar 20,7%, sedangkan Kabupaten Rembang untuk tahun 2023 sebesar 19,5 % , hasil survey di Kab Rembang menurun bila dibandingkan dengan hasil SGGI tahun 2022 sebesar 24,3 %. Sehingga angka stunting di Kabupaten Rembang mengalami penurunan signifikan sebesar 4,8% dari 24,3% menjadi 19,5%. Hal ini juga berarti Kabupaten Rembang secara umum masih dibawah Jawa Tengah.
Sedangkan berdasarkan data ePPGBM (elektronik Pencatatan dan pelaporan Gizi Berbazis Masyarakat) pada tahun 2023 dengan jumlah yang ditimbang 35.651 balita, hasil prevalensi stunting sebesar 12,8 % dengan jumlah balita stunting berjumlah 4.579 balita. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Rembang sudah melewati batas minimal prevalensi stunting yang telah ditetapkan 14 persen berdasarkan perhitungan SSGI di Tahun 2024. Namun demikian kita berharap bahwa di Tahun 2024, akan mencapai Rembang Zero New Stunting.
Salah satu Strategi intervensi spesifik yang telah dilakukan dinas kesehatan adalah melakukan Kolaborasi KPM,TPK, dan Telponi sesuai FKD dalam RDS dalam rujukan kasus balita bermasalah gizi baik ke Puskesmas atau ke RS. Selain itu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kepada balita bermasalah gizi juga telah dilakukan.
Untuk pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting, maka harus dilaksanakan di semua desa di wilayah kabupaten Rembang. Keberadaan TPK (Tim Pendampingan Keluarga/terdiri dari TP PKK,Bidan desa, kader sub PPKBD) dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) sangat membantu dalam kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting. Sehingga tepat jika tim pelaksana PMT di tingkat desa adalah kader TPK dan KPM.
Pada hari ini juga dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan PMT local di kabupaten Rembang yang bersumber anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Keuangan Prop Jawa Tengah (Bankeu)