Pembebasan Kaum Muda Dari Bahaya Narkoba

Peredaran Narkoba saat ini sudah mulai marak, hampir di seluruh lini kehidupan masyarakat, bahkan pada remaja yang masih duduk dibangku sekolah pun juga bisa menjadi sasaran dalam peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan bagi para pelajar, karena dapat mempengaruhi mental dan proses belajarnya. Apalagi sekarang pengedar narkoba semakin lihai dalam menawarkan barang haram tersebut.

Mewaspadai peredaran narkoba yang semakin marak, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melalui Seksie Farmalkes dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi sekaligus Pemeriksaan Napza di SMA N 1 Rembang, Kamis (01/02/2018).

Sosialisasi dan pemeriksaan ini merupakan sebuah upaya dalam memutuskan peredaran narkoba yang ada dilingkungan sekolah sekaligus memberikan edukasi bagi pelajar tentang Napza dan penggolongan obat-obatan sesuai dengan ijin edarnya dari BPOM RI.

Siti Nurjannah,S.Pd, MKes (Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Rembang) dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas antara bidang kesehatan dan pendidikan harus seimbang dan juga harus berjalan beriringan.

“dengan adanya pemeriksaan ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga Smansa, generasi muda harus sehat dan berkualitas sehingga dalam mempersiapkan hal tersebut antara bidang kesehatan dan pendidikan harus balance”ungkapnya.

“Naning salah satu tim dari Dinas Kesehatan Rembang sedang melakukan pemeriksaan narkoba”

Sebanyak 69 pelajar kelas 10 dan 11 mengikuti pemeriksaan narkoba. Tidak hanya para pelajar saja, para Guru pun juga ikut melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan narkoba menggunakan sampel urine merupakan cara efektif untuk mendeteksi penggunaan narkoba.

Dari hasil pemeriksaan narkoba oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang semua pelajar dinyatakan negatif dari narkoba.

(HumasDinkesRbg)

Penyelidikan Epidemiologi (PE) Malaria di Puskesmas Sedan

Menindaklanjuti informasi ditemukannya kasus malaria di wilayah kerja puskesmas Sedan, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melaksanakan penyelidikan epidemiologi kasus malaria.

Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit secara detail. Dalam penyelidikan epidemiologi dilaksanakan oleh Tim dari Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) pada Rabu pagi (24/01/2018).

Kasie P2PM dr. Johanes Budhiadi beserta 2 pelaksana program P2PM langsung melakukan koordinasi dengan dokter, petugas P2 puskesmas, dan petugas laboratorium untuk mengidentifikasi kapan penderita mulai merasa sakit malaria (waktu), siapa dan darimana mereka terinfeksi penyakit tersebut.

“wawancara yang dilakukan oleh Tim P2PM dan Tim dari Puskesmas di rumah warga yang terjangkit malaria”

Budi Jati Utomo bersama petugas epidemiolog Puskesmas Sedan Mushlih, SKM menjelaskan kronologis pasien yang menderita malaria dan sempat dirawat inap di Puskesmas Sedan.

“setelah dilakukan anamnesa adanya riwayat pergi ke daerah Papua untuk bekerja, disana pasien ini sudah terjangkit malaria dan sempat dirawat di rumah sakit swasta yang ada di Papua selama tiga hari, selang 1 bulan berikutnya ia pulang kampung ke Sedan dan kambuh lagi, kemudian mendapatkan perawatan di Puskesmas Sedan”jelas dr. Budi kepada Tim P2PM.

Setelah melakukan koordinasi, Tim P2PM didampingi oleh petugas dari puskesmas Sedan langsung bergerak menuju ke rumah penderita. Disana dilakukan wawancara kepada pasien dan diperoleh informasi bahwa ada sekitar 25 pekerja lain asal Sedan yang juga ikut pulang kampung dari Papua.

Dengan adanya kasus malaria ini, Kasie P2PM dr. Johanes Budhiadi menginstruksikan pihak Puskesmas segera melakukan langkah-langkah penanggulangan yang paling efektif terhadap 25 pekerja lainnya, serta melakukan surveilence terhadap penyakit malaria dan faktor lain yang berhubungan dengan malaria.

“Seluruh pekerja harus diambil sampel darahnya untuk diperiksa laborat, jika hasil positif malaria harus segera diobati sampai sembuh. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan. Perlu diketahui Kab. Rembang sudah dinyatakan bebas Malaria sejak 2014. Semua kasus yang ditemukan merupakan kasus malaria import”pungkas dr. Jhon pada akhir kegiatan PE di Puskesmas Sedan.

(HumasDinkesRembang)

Bimtek Bidan Untuk Tingkatkan Pelayanan ANC Terpadu

Pemeriksaan Antenatal Terpadu merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang memerlukan intervensi selama kehamilan.

Sebagai penyedia layanan kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas harus melaksanakan pemeriksaan Antenatal Terpadu dengan program lain kepada ibu hamil sebagai upaya mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang.

Dengan pelayanan ANC terpadu dengan program lain untuk mendukung pelayanan ANC lebih berkualitas dengan melengkapi pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan laboratorium, dan konseling.

“Kabid Kesmas dr. Nurani Her Utami didampingi pelaksana tugas Seksie Kesga dan Gizi melakukan pengarahan kepada tenaga kesehatan”

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Rembang melakukan Bimbingan Teknis terkait pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Rembang, Selasa (23/01/2018).

Kabid Kesmas dr. Nurani Her Utami saat melaksanakan bimtek di Puskesmas Rembang 1 menekankan kepada tenaga kesehatan khususnya bidan supaya tetap menjaga kualitas pelayanan antenatal care terpadu dan koordinasi lintas program lebih ditingkatkan lagi.

“Bimtek bidan di Puskesmas Sedan yang dilakukan oleh Kasie Kesga dan Gizi Bintarti”

“saya berharap seluruh tenaga kesehatan terutama bidan supaya tetap menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan antenatal care di Puskesmas masing-masing. Disamping itu koordinasi lintas program pun harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga dapat mengitervensi kondisi kesehatan ibu hamil di Kabupaten Rembang”terang dr. Nurani Her Utami.

Selain itu disampaikan pula adanya kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Rembang supaya Puskesmas dapat memberikan edukasi dari sisi kesehatan dan pemeriksaan pranikah kepada calon pengantin (catin) guna mempersiapkan kehamilan yang sehat, sehingga dapat menekan angka kesakitan dan kematian ibu di Kabupaten Rembang.

(HumasDinkesRembang)

Dituntut Cermat Sisir 75 Ribu Penduduk

Sebanyak 75 ribu penduduk di Kabupaten Rembang belum terkaver dalam jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mendorong pemkab untuk membantu mengkaver jumlah tersebut. Di sisi lain, pemkab meminta BPJS cermat menyisir 75 ribu penduduk.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati Surmiyati menjelaskan, kepesertaan JKN-KIS di Rembang mencapai 82,93 persen atau sekitar 519 jiwa. Presentase tersebut dihitung dari total 625.991 penduduk di Kota Garam.

Sesuai kententuan dari Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah dikategorikan sudah memenuhi total coverage kalau penduduk yang terkaver dalam JKN sudah 95 persen dari totalnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemkab membantu meningkatkan kepesertaan penduduk dalam JKN. Khususnya bagi penduduk tidak mampu dan masuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Melihat tingkat kepesertaan saat ini yang sudah 82,93 persen, masih tersisa sekitar 17 untuk mencapai total coverage 100 persen. Presentase tersebut setara dengan 75 ribu penduduk. Menurutnya angka tersebut bisa dicapai di tahun ini.

”Kami juga melakukan penyisiran ke penduduk yang belum terkaver. Misalnya, yang bekerja di perusahaan swasta. Agar lewat pemberi kerja untuk segera didaftarkan,” jelasnya kemarin.

Bupati Rembang Abdul Hafidz akan menindaklanjuti hal tersebut melalui instansi teknis. Seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Bupati mengakui tak mudah mengkaver sisa 17 persen itu. Karena harus mencocokkan dengan data kependudukan. Tak semua penduduk yang masuk dalam 17 persen itu masih hidup atau berada di Rembang.

”Ada yang meninggal dunia tapi namanya masih tercatat. Dindukcapil tidak bisa serta merta menghapus data kalau tidak ada surat pengantar kematian dari bawah. Makanya, tim BPJS harus betul-betul cermat menyisir data itu,” pungkasnya.

Indonesia akan Eradikasi Demam Keong

Menteri Kesehatan Nila Moeloek bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meluncurkan Roadmap Eradikasi Schitosomiasis 2018 – 2025 dan menyerahkan peta jalan tersebut secara simbolis kepada perwakilan K/L dan pemerintah daerah, di kantor Bappenas, Jakarta (17/1). Pada kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola juga menegaskan komitmen Pemda Sulawesi Tengah terhadap Eradiksi Schistosomiasis.

Peluncuran Roadmap Eradikasi Schistosomiasis 2018 -2025 ini dilaksanakan untuk meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan di tingkat Pusat maupun Daerah, guna mendukung upaya eradikasi Schistosomiasis di Indonesia. Pada Kesempatan tersebut Menkes menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian Schistosomiasis ini adalah program dan kegiatan rutin dilakukan di setiap sektor. “Hanya saja lokasi program dan kegiatan tersebut agar diprioritaskan dan dialokasikan pada 28 desa lokasi endemis serta dukungan kebijakan penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAK, Dana Desa juga agar sejalan dengan upaya eradikasi ini,” ungkap Menkes.

Untuk menyediakan data dan informasi kemajuan hasil upaya terpadu ini, Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi pengembangan sistem data dan informasi yang real-time dan mudah diakses bagi semua pelaksana dan bagi pihak-pihak yang peduli dan terlibat.

“Mari kita bersama – sama agar Roadmap yang telah disusun ini menjadi bahan tindak lanjut bersama, melalui implementasi lintas sektor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mulai 2018 mendatang. Dan mari wujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Lembah Lindu, Napu, dan Bada di Sulawesi Tengah,” tegas Menkes.

Demam Keong

Schitomiasis atau yang dikenal dengan demam keong adalah penyakit menular menahun yang menyerang manusia. Penyakit ini hanya ditemukan di provinsi Sulawesi Tengah yaitu di dataran tinggi Lindu, Napu dan Bada yang khusus disebabkan oleh Schistosoma juponicum. Cacing ini hidup di pembuluh darah terutama kapiler darah dan vena kecil dekat selaput usus. Infeksi didaerah endemis ini sering terjadi anak usia sekolah, petani dan penangkap ikan. Pada anak yang terinfeksi penyakit ini dapat mengakibatkan kelainan pertumbuhan dan kelemahan kognitif. Sesungguhnya penyakit ini dapat dicegah melalui penemuan kasus, pengobatan massal, penggunaan jamban sehat serta ketersediaan air bersih.

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kejadian schistosomiasis pada manusia di tiga dataran tinggi, rata-rata berada pada kisaran 0.65 –0.97%. Namun pada keong perantara masih cukup tinggi yaitu 1.22– 10.53%, terlebih lagi angka kejadian schistosomiasis pada hewan ternak sangat tinggi dikisaran 5.56 – 40%.

Data-data ini menunjukkan bahwa yang jauh lebih banyak terinfeksi itu adalah hewan ternak dan keong perantara. Dengan kata lain, upaya eradikasi schistosomiasis harus focus pada upaya pengendalian agar hewan ternak dan keong perantara ini tidak terinfeksi, sehingga memutus rantai penularan schistosomiasis pada manusia.

Tingginya angka kejadian penyakit pada hewan ternak disebabkan pola penggembalaan bebas, yang kemudian terinfeksi serkaria melalui keong perantara yang tersebar di lahan-lahan yang tidak diurus akibat pola pertanian berpindah. Ketika hewan ternak ini terinfeksi, hampir tidak pernah dilakukan pengobatan, karena obatnya, yaitu praziquantel untuk hewan, sampai saat ini belum tersedia di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menhubungi Halo Kemkes melalui hotline 1500-567 SMS 0812815562620 dan email kontak@kemkes.go.id (Sev)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi,MPH
NIP. 196110201988031013

Dinkes Siap Dukung Pemkab Rembang Raih Adipura

Beberapa waktu lalu Bupati Rembang H. Abdul Hafidz bersama Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto, SE dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan kunjungan ke sejumlah instansi, salah satu diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

Dalam kunjungannya Bupati dan Wakil Bupati memiliki beberapa maksud, salah satunya melakukan pemantauan kebersihan lingkungan instansi guna mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang meraih penghargaan Adipura.

Menyikapi hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sudah bersiap diri dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meraih penghargaan Adipura. Setiap hari lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang selalu rutin dibersihkan.

“ASN di lingkungan Dinkes Rembang bergotong royong membawa pot yang sudah ditanami bunga untuk ditata dihalaman kantor Dinas Kesehatan”

Tidak hanya itu saja, pada Selasa pagi (16/01/2018) dilakukan kerja bakti oleh tim kebersihan yang sudah dibagi dan dijadwalkan oleh internal dinas guna menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan.

“Tim kebersihan sedang membersihkan saluran air yang membentang dihalaman kantor Dinas Kesehatan”

Sekretaris Dinas Kesehatan Rembang Drs.Supriyo Utomo menyebutkan dalam kerja bakti kita mulai dari membersihkan saluran air, menyiram tanaman, kali ini kita juga menambahkan sejumlah bunga yang ditanam di pot tanaman yang sudah disediakan untuk menambah keindahan di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

(HumasDinkesRembang)

Inilah Upaya Negara Melindungi Generasi Bangsa dari Ancaman Penyakit Berbahaya

Cacar Variola dan Polio, merupakan dua penyakit menular dan berbahaya telah berhasil dicegah, bahkan polio nyaris musnah dari bumi Indonesia. Tahun 1974, penyakit cacar variola (berbeda dengan penyakit cacar air yg masih ditemui saat ini yaitu varicella) telah berhasil dihilangkan. Tahun 1995 label eradikasi polio sempat disematkan kepada Indonesia. Situasi ini bertahan hingga sepuluh tahun kemudian muncul laporan bahwa polio telah melumpuhkan beberapa Balita di salah satu wilayah di pulau Jawa hanya karena mereka tidak diimunisasi.

Hingga saat ini, sejarah terus mencatat upaya Indonesia untuk melindungi generasi bangsanya dari ancaman penyakit berbahaya melalui program imunisasi secara nasional.

*Lawan Penyakit Infeksi dengan Imunisasi*

Telah lama disadari bahwa penyakit adalah penghambat pembangunan. Jika seseorang sakit, maka waktunya akan tersita untuk pengobatan dan upaya penyembuhan, sehingga produktivitasnya pun tentu akan berkurang.

Upaya untuk membuat masyarakat sehat telah dirintis sejak lama, bahkan sejak Indonesia merdeka, namun saat itu fokus utama adalah upaya kuratif yang lebih menekankan pengobatan. Seperti diketahui banyaknya kasus penyakit berdampak pada besarnya biaya, sehingga program lebih diprioritaskan kepada langkah-langkah preventif (pencegahan) secara bertahap, salah satunya adalah imunisasi yang tentu harus dibarengi dengan penyuluhan dan sosialisasi yang masif pada masyarakat.

Sejarah imunisasi di Indonesia dimulai dengan imunisasi cacar (1956); imunisasi campak (1963); dengan selang waktu yang cukup jauh mulai dilakukan imunisasi BCG untuk tuberculosis (1973); disusul imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil (1974); imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) pada bayi (1976); lalu polio (1981); campak (1882); dan hepatitis B (1997); hingga inisiasi  imunisasi Haemophilus Influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen.

Adapun keunggulan vaksin Pentavalen (DPT-HB-Hib) jika dibandingkan dengan program imunisasi sebelumnya adalah mengurangi risiko lima penyakit sekaligus, mengurangi kesakitan pada anak, dan mengurangi kunjungan ke Posyandu. Belakangan, Kemenkes mulai menginisiasi vaksin Rubella (2017) ke dalam program imunisasi nasional dan melakukan program demonstrasi vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks bagi siswi dan remaja putri (2016) di beberapa provinsi.

Pelaksanaan expanded Program on Immunization (EPI) yang dikenal di Indonesia sebagai Program Pengembangan Imunisasi (PPI) secara resmi dimulai di 55 Puskesmas pada tahun 1977, meliputi pemberian vaksin kekebalan terhadap empat Penyakit  yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus. Saat ini program nasional Imunisasi berkembang dengan menambah 5 lagi  PD3I yang dapat dilindungi yaitu Campak, Polio, Hepatitis B.

Pneumonia dan Meningitis akibat infeksi Hib. Target awal program imunisasi nasional adalah mensukseskan Indonesia dalam program Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 1982. Saat ini sesuai dengan RPJMN, maka pemerintah menargetkan 95% kabupaten/kota sudah mencapai IDL minimal 80%. Untuk dapat mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik Pusat, perintah daerah maupun masayarakat. Jika tujuan ini tercapai maka PD3I bisa ditekan sehingga tidak menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

*KLB Difteri dan ORI*

Saat ini kita dihadapkan dengan meningkatnya kasus Difteri yang dilaporkan di lebih dari sebagian provinsi di Indonesia pada berbagai range usia, sebagian besar pada anak-anak. Setiap wilayah yang melaporkan satu kasus difteri, maka wilayah tersebut dinyatakan mengalami kejadian luar biasa (KLB), yang ditetapkan oleh kepala daerahnya.

Hal ini berarti bila ditemukan satu kasus klinis Difteri walaupun belum dinyatakan positif secara laboratorium, maka daerah tersebut dinyatakan mengalami KLB, tetapi artinya berupa warning bukan wabah. Setelah kasus Difteri ditemukan dan dilaporkan, segera dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dan outbreak response immunization (ORI).

ORI merupakan salah satu upaya penanggulangan KLB yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan mengurangi immunity gap sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penularan. Program ini menyasar bayi berusia 1 tahun sampai anak yang berusia <19 tahun. ORI Difteri sebanyak tiga putaran perlu dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari terhadap bakteri corynebacterium diphteriae.

ORI putaran pertama sebagai upaya pengendalian KLB Difteri telah dilaksanakan mulai pertengahan Desember 2017 di 12 kabupaten/kota di 3 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Hingga tanggal 7 Januari 2017 pukul 20.30 WIB rata-rata cakupan sebesar 59,34% dengan rincian cakupan DKI Jakarta (64,86%); Banten (59,09%); dan Jawa Barat (48,95%).

Bulan Januari 2018 ini merupakan jadwal putaran kedua ORI Difteri, sementara putaran ketiga dilakukan 6 bulan lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi orang tua yang memiliki putra dan putrinya belum mendapatkan vaksin di putaran pertama ORI Difteri, tidak perlu khawatir, lapor saja ke petugas kesehatan agar bisa mendapatkannya.

*Antara Vaksin dan Anti Difteri Serum*

Vaksin adalah suatu kuman (bakteri/virus) yang sudah dilemahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk membentuk kekebalan tubuh (imunitas) secara aktif, dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara suntik ataupun oral (diteteskan). Sedangkan serum adalah produk biologi yang sudah mengandung kekebalan terhadap suatu infeksi, diberikan kepada individu bila terserang adanya infeksi penyakit, atau diduga akan terkena infeksi.

Dari definisi tersebut, fungsi vaksin dan serum memang berbeda. Fungsi utama dari vaksin adalah untuk pencegahan terhadap suatu penyakit, sedangkan serum berfungsi untuk pengobatan.

Pengobatan difteri membutuhkan serum anti-difteri dan antibiotik. Serum dan antibiotik diberikan bersamaan karena serum tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi bakteri penyebab Difteri. Begitu juga sebaliknya, antibiotik tidak dapat menggantikan peran serum untuk menetralisasi toksin difteri.

Anti difteri serum (ADS) harus segera diberikan ketika diagnosis difteri ditemukan gejalanya. Serum akan efektif bila diberikan pada tiga hari pertama sejak timbul gejala. Penundaan pemberian serum akan meningkatkan risiko komplikasi dan kematian. Sementara itu, antibiotik dibutuhkan untuk membunuh bakteri penyebab dan mencegah penularan penyakit.

Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, menjamin keamanan dan ketersediaan produk vaksin, baik untuk program imunisasi rutin maupun ORI, juga ketersediaan ADS bagi pengobatan kasus Difteri yang ditemukan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(myg)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH

Evaluasi kegiatan tahun 2017, Sebagai Koreksi Di Tahun 2018

Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Jum’at pagi (12/01/2018) dilakukan pertemuan bersama lintas program di internal Dinkes Rembang dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2017.

“Masih banyak target capaian yang harus kita kejar”

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dr. Ali Syofii didampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Drs. Supriyo Utomo bersama para Kabid, Kasie, dan Kasubbag di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang kegiatan pada tahun 2017 secara garis besar sudah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik. Namun masih ada beberapa permasalahan menyangkut pelaksanaan kegiatan yang menumpuk di akhir tahun.

“Para Kabid, Kasie, dan Kasubbag saat mengikuti rapat evaluasi program di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang”

“Alhamdulillah seluruh kegiatan di tahun 2017 dari semua bidang maupun seksie sudah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik, namun masih ada permasalahan salah satunya pelaksanaan kegiatan yang menumpuk dibulan-bulan akhir tahun 2017”jelasnya.

Sementara itu, pada acara pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dr. Ali Syofii menginstruksikan kepada para Kabid, Subbag, dan Kasie untuk mengoreksi pelaksanaan kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas dan diminta untuk  menyusun standar operasional prosedur pada setiap pelaksanaan kegiatan.

“di tahun 2018 ini saya minta kepada semua pejabat struktural untuk mengoreksi pelaksanaan kegiatan, jangan sampai pelaksanaan menumpuk diakhir tahun. Selain itu saya minta untuk membuat standar operasional prosedur setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih baik dan tertata lagi”ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan supaya di tahun 2018 semakin banyak inovasi yang dibuat untuk mensukseskan program-program kesehatan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang.

(HumasDinkesRembang)

Lakukan Akselerasi Dengan Jamban Sapu Jagat Di Tujuh Kecamatan

Kegiatan stresing desa belum lolos odf masih tetap berlanjut. Setelah dari Kecamatan Sarang yang menyisakan tujuh desa, Kemarin Rabu (10/01/2018) Kadinkes Rembang dr. Ali Syofii bersama Kasie Kesling Kesja Or Al Furqon kembali melakukan stresing di Kecamatan Kragan.

“Kegiatan Stresing Di Kecamatan Sarang pada Selasa pagi (09/01/2018)”

Stresing dilakukan terhadap lima desa yang belum lolos ODF, diantaranya Desa Pandangan Kulon, Plawangan, Terjan, Karanganyar, dan Desa Tegalmulyo.

Menurut keterangan dari masing-masing kepala desa, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah warganya agar tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Hamim Kepala Desa Plawangan mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan strategi mulai dari mengintai secara diam-diam hingga terang-terangan untuk memergoki warganya yang masih BABS diwilayah pesisir. Hingga memberi peringatan supaya tidak BABS lagi di pantai.

“Para Kades Di Kecamatan Kragan Sangat serius dan antusias dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak Dinkes Rembang”

“saya pribadi bersama perangkat desa dan para pemuda warga setempat sudah melakukan pengintaian secara bergantian untuk menjaga lingkungan pesisir pantai, agar tidak ada masyarakat di desa kami yang BABS di pantai, jarak seminggu sudah kondusif, namun pihak kami masih saja kecolongan karena berbagai alasan dari masyarakat bilamana akan BAB di pesisir pantai”terangnya.

Lanjutnya “Dari pihak kami pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah warga di desa kami supaya tidak BABS di pesisir pantai. Di desa lain saja yang juga sama-sama di pesisir pantai saja bisa kok Mas, berarti kita harus bisa. Apalagi ada kegiatan mediasi seperti ini, kami tambah semangat Mas, karena bisa bertukar pemikiran dan mencari solusi bagaimana supaya perilaku masyarakat dapat berubah agar tidak BABS lagi” jelas Hamim kepada Tim Humas Dinkes Rembang. 

Menanggapi hal tersebut Kadinkes Rembang dr. Ali Syofii memberikan ide pemikiran dalam mencegah perilaku masyarakat yang masih BAB khususnya dipesisir pantai maupun dikawasan aliran sungai diperlu adanya akselersi atau percepatan berupa jamban sapu jagat atau jamban komunal yang dikelola oleh pihak desa masing-masing. Disamping itu pihak desa harus secara berkesinambungan mengingatkan pada setiap momen acara yang dihadiri oleh masyarakat masif agar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk merubah pola perilaku tidak BABS (buang Air Besar Sembarangan).

“Kadinkes Rembang dr.Ali Syofii saat memberikan arahan mengenai jamban sapu jagat di Kecamatan Kragan”

“jamban sapu jagat ini nantinya sebagai sarana bagi masyarakat terutama yang belum memiliki jamban untuk BABS. Pihak desa bisa ikut andil dalam mengelola jamban tersebut, yang paling penting setelah dibangunnya jamban harus dirawat dan rutin untuk dibersihkan sehingga nyaman untuk digunakan. Selain itu pihak desa jangan bosan-bosan untuk mengingatkan warga masyarakatnya supaya tidak BABS di setiap momen acara seperti pada saat pengajian, musyawarah desa, dan berbagai acara lainnya yang ada di desa” jelasnya.

Ditanya masalah sumber dana selain dana desa dr. Ali Syofii menjawab “kami telah menggandeng berbagai dunia usaha dan para donatur yang ada di Kabupaten Rembang untuk membantu pembangunan jamban sapu jagat ini, salah satunya dari perusahaan PT. Semen Indonesia”ungkapnya.

Dengan adanya jamban sapu jagat ini nantinya tidak hanya pihak desa yang merawat, tetapi juga masyarakat disekitarnya harus berkomitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan jamban dalam jangka waktu panjang.

“saya berharap dengan dibangunnya jamban ini masyarakat yang masih BABS mau menggunakan dan menjaga kebersihan jamban, selain itu saya berharap kesadaran dari warga masyarakat untuk tidak lagi BABS di pesisir pantai maupun dikawasan aliran sungai atau disemak-semak”terang Kadinkes Rembang.

Sementara itu dari kedua kecamatan yang sudah dilakukan stresing adapun lima kecamatan di Kabupaten Rembang yang nantinya akan dilakukan stresing. Diantaranya Kecamatan Sumber ada 5 desa, Kecamatan Kaliori ada 3 desa, Kecamatan Sulang 2 desa, Kecamatan Sluke 1 desa, dan Kecamatan Sale masih tersisa 1 desa yang belum ODF.

Kegiatan stressing ini akan terus dilakukan, mengingat waktu yang diberikan oleh Bupati Rembang untuk memperbaiki dan mengejar ketertinggalan dalam mencapai Kabupaten ODF Tahun 2017 hanya 3 Bulan setelah dilakukan Pra Verifikasi beberapa waktu yang lalu.

“semoga dengan adanya akselerasi pembuatan jamban sapu jagat yang digagas oleh Kadinkes Rembang dapat tercapai dan dapat terwujud Kabupaten Rembang sebagai Kabupaten ODF. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung tercapaianya rencana aksi daerah ini, untuk itu mari kita sama-sama saling berbenah demi menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat”pungkas Al Furqon sesaat selesainya acara kegiatan.

(HumasDinkesRembang)

Tim Gabungan dari Seksie Bidang P2 Lakukan Penanggulangan DBD

Kamis 04/12/2018, Tim gabungan dari Seksie Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Imunisasi beserta Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) Dinkes Rembang melakukan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di dukuh Sumberejo RT 01 / RW 02 Desa Sambiroto Kecamatan Sedan.

Tim didampingi oleh petugas P2 dari Puskesmas setempat dan para kader jumantik untuk melakukan penyuluhan, penaburan bubuk larvasidasi dan fogging focus. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya penemuan kasus DBD di desa tersebut.

“Petugas P2 Puskesmas beserta para kader jumantik sedang berdiskusi untuk melakukan penyuluhan”

Kegiatan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi (mendapatkan gambaran klinis dari suatu penyakit) dengan hasil ditemukan adanya penularan kasus DBD. Dari 50 rumah yang dipantau 31 diantaranya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti atau dengan Angka bebas jentik/ABJ hanya 38%.

Diharapkan dari pihak pemerintah desa segera menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan pemberantasan nyamuk secara serentak. Sehingga dapat memutus rantai hidup nyamuk penular DBD.

Yang lebih penting adalah selalu melakukan PSN dengan 3 M plus yaitu Menutup, Menguras tempat penampungan air, Mungubur barang bekas plus Memantau jentik di rumah secara rutin seminggu sekali sehingga rumah terbebas dari nyamuk penular DBD. Sedangkan kalau untuk fogging dinilai kurang efektif, karena hanya dapat membunuh nyamuk dewasa saja.

(HumasDinkesRembang)